Judul: Manajemen Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi
Penulis: M. Safi’i
Penerbit: Averroes Press
Tahun: 2009
Tebal: 146
ISBN: 9799793997215

Dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, studi manajemen pembangunan daerah sangat dibutuhkan oleh pemerintah di daerah. Terutama dalam perkembangannya seringkali otonomi daerah menghadapi kendala ketika kapasitas lokal belum bisa mengartikan makna sebagaimana yang dimaksudkan. Otonomi daerah sering hanya dimaknai sebagai keleluasaan daerah dalam ranah politik semata.

Manajemen Pembangunan Daerah

Kebutuhan akan studi manajemen pembangunan daerah semakin mengemuka dewasa ini mengingat tuntutan yang semakin kuat dari para penyelenggara pemerintahan untuk merencanakan dan menjalankan otonomi daerah secara efisien dan efektif agar mendapatkan hasil maksimal. Manajemen pembangunan daerah sebagai studi praktis berupaya untuk memahami substansi pembangunan daerah berdasarkan enam dimensi utama, yakni kebijakan, implementasi kebijakan, perencanan, pengawasan, etika dan politik. Dengan sinergi yang baik di antara enam dimensi di atas, pembangunan daerah lebih mudah dijalankan dan hasilnya lebih mudah dicapai.

Dalam hal pembangunan daerah, permasalahan mendasar yang masih belum teratasi sampai saat ini misalnya keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masih ada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat. Ketidaksiapan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah menjadikan banyak daerah masih kesulitan untuk mencari sumber pembiayaan yang otonom.

Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa alokasi dana pembangunan daerah dinilai belum tepat sasaran. Di daerah-daerah saat ini, banyak proyek-proyek pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini berakibat pada inefisiensi pembiayaan pembangunan. Ini akan memberikan kontribusi negatif pada keberhasilan pembangunan atau tidak terdapat hubungan signifikan antara peningkatan biaya pembangunan dengan keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Fakta membengkaknya anggaran daerah seringkali tidak diimbangi dengan pemetaan yang akurat terhadap situasi aktual kebutuhan masyarakat. Terkesan, kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya bersifat tambal sulam. Kasus-kasus demikian di era otonomi daerah saat ini baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih terasa karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta ketaktersediaan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan otonomi daerah serta keterbatasan kemampuan pendanaan pembiayaan pembangunan di daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Penulisan buku ini di samping untuk menambah referensi bagi wawasan manajemen pembangunan daerah juga diharapkan bisa menambah informasi bagi pelaku pembangunan di daerah. Dengan sinergi yang baik di antara enam dimensi di atas, pembangunan daerah diharapkan lebih mudah dijalankan dan hasilnya lebih mudah dicapai.